Terkait Pencabutan Izin Tambang, Gubernur Tak Khawatir Ancaman PAD

Awang Faroek Ishak
Awang Faroek Ishak

SAMARINDA. MEDIAKALTIM.CO – Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak sepertinya sudah memiliki pertimbangan matang terkait rencana untuk mencabut 809 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kaltim yang dianggap melanggar Undang-Undang (UU) Mineral dan Batu Bara (Minerba). Ia bahkan tidak khawatir akan kebijakannya yang berdampak besar terhadap merosotnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim itu. Diakui Gubernur dua periode itu, memang kebijakan tersebut akan berdampak langsung terhadap PAD Kaltim. Karena selama ini PAD Kaltim banyak bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang di dalamnya termasuk dari sektor pertambangan batu bara.

“Memang harus kita akui bahwa Kaltim selama ini banyak bergantung pada DBH. Dengan pencabutan IUP ini, pasti akan berdampak pada pendapatan Kaltim. Tapi memang itu sudah konsekuensi logisnya. Karena Undang-Undang itu dibuat tidak hanya bagi Kaltim, tetapi untuk seluruh Indonesia,” terangAwang.
Terkait pencabutan IUP ini lanjut dia, sudah menjadi kewenangan penuh dari Pemprov Kaltim. Karena semua IUP sudah secara resmi diserahkan dari kabupaten dan kota ke provinsi.
Diketahui, sebelumnya Gubernur telah membentuk tim evaluasi dan penertiban IUP di Kaltim. Setelah bekerja secara maraton, tim yang dipimpin Sekretaris Provinsi (Sekprov) Rusmadi itu akhirnya menyampaikan laporan dan rekomendasi. Intinya, dari 1.404 perusahaan tambang batu bara di Kaltim, 809 di antaranya direkomendasikan untuk dicabut. Meski sebelum menerbitkan Surat Keputusan (SK) pencabutan IUP nanti harus melalui kajian hukum, namun hampir pasti 809 IUP itu akan dicabut dalam waktu dekat. (her/mediakaltim.co)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *