Tambang Kimco Armindo Dicurigai “Main Mata”

BELA EKS KARYAWAN. Kuasa Hukum Eks Karyawan PT Kimco Armindo, Didit Haryadi (kanan) saat memberikan keterangan kepada para wartawan.

SAMARINDA. MEDIAKALTIM.CO – Perusahaan tambang PT Kimco Armindo disinyalir “bermain mata” dengan para pengambil kebijakan di daerah ini. Karena meski belum menyelesaikan sejumlah kewajibannya, namun aktivitas pertambangan hingga pengiriman batu bara hasil produksi tetap berjalan lancar sampai sekarang. Tentunya ini ikut menjadi keprihatian tersendiri bagi puluhan eks karyawan yang dihentikan atau tekena kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan, empat tahun lalu.

“PHK ini berujung hilangnya sejumlah hak normatif eks karyawan baik itu hak untuk bertahan hidup maupun hak untuk mengenyam pendidikan dan masa depan bagi ana-anak para eks karyawan ini,” ujar Kuasa Hukum Eks Karyawan PT Kimco Armindo, Didit Haryadi dalam siaran pers yang diterima media ini.

Advokat muda yang juga Juru Bicara (Jubir) Pertai Solidaritas Indoneaia (PSI) Kaltim ini menyebut perusahaan yang telah menelantarkan puluhan eks karyawan itu sepertinya diberikan hal istimewa dari pemerintah dan terkesan kebal hukum. Karena perusahaan yang beroperasi di Segihan, Kutai Kartanegara (Kukar) itu sebenarnya belum menyelesaikan jaminan reklamasi (jamrek), royalti, serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), namun tetap nekat beroperasi dan secara terang-terangan mengirim batu bara untuk diekspor.

“Tercatat dalam setahun terakhir, Kimco Armindo sudah melakukan pengapalan sebanyak 6 kali. Ironisnya Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral, Red) Kaltim mengakui hal tersebut dan membiarkan perusahaan emas hitam tersebut untuk terus menambang. Berdalih untuk memenuhi gaji karyawan dan akan melunasi jamrek dan tunggakan lainnya ke negara, menurut saya ini logika sesat. Bagaimana mungkin Undang-Undang (UU) atau aturan kemudian ditawar seperti beli ikan di pasar dengan cara dicicil. Ini sesat pikir pemerintah yang perlu diperiksa oleh tim khusus dan patut diduga ada permainan dan praktik mafia pertambangan,” sebutnya.

Didit menyebut UU atau konstitusi itu aturannya jelas dan tidak boleh ada tawar menawar, apalagi diberi waktu untuk mencicil. Di sisi klain lanjut Caleg DPRD Samarinda dari PSI ini, perusahaan tersebut juga terbukti telah mengabaikan nasib 50 orang lebih karyawannya karena belum menerima gaji, pesangon, dan uang tunggu selama 4 tahun.

“Belum lagi masalah jamrek, IPPKH, dan royalti yang diduga belum disetor ke nagara. Tapi anehnya justru mereka mendapatkan izin untuk berlayar membawa batu bara. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kami karena terkesan mendapatkan perlakuan khusus,” pungkas Didit. (*/red/mk)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *