Pemerintah Pusat Hambat Kreativitas Daerah?

SOROT OTDA. Walikota Samarinda Syaharie Jaang (baju sarung Samarinda) dan Ketua Umum Apeksi Airin serta sejumlah pejabat Pemkot Samarinda lainnya di acara Musnas Apeksi Regional V Kalimantan di Kota Pontianak, belum lama ini.
SOROT OTDA. Walikota Samarinda Syaharie Jaang (baju sarung Samarinda) dan Ketua Umum Apeksi Airin Rachmi Diany serta sejumlah pejabat Pemkot Samarinda pada acara Musnas Apeksi Regional V Kalimantan di Kota Pontianak, belum lama ini.

SAMARINDA. MEDIAKALTIM.CO – Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Regional V Kalimantan yang berlangsung di Kota Pontianak, Kalimantan Barat Sabtu (22/10/2016) hingga Selasa (25/10/2016) lalu ternyata tidak hanya sekedar seremonial serta ajang sharing belaka. Forum para Walikota itu juga digunakan semaksimal mungkin untuk membahas sejumlah permasalahan yang dihadapi di daerah masing-masing. Termasuk yang berkaitan langsung dengan kebijakan nasional yang dianggap menghambat aktivitas di masing-masing daerah.
Seperti yang diungkapkan Walikota Samarinda, Syaharie Jaang dalam sambutan pembukaan kegiatan Munas Apeksi Regional V dimaksud. Jaang yang juga mantan Ketua Apeksi Regional V dan baru saja meletakkan jabatannya untuk dilanjutkan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina itu mengakui jika masih ada kebijkan dari pusat yang justru membuat daerah tidak bisa banyak berkreativitas.
“Misalkan dalam hal penempatan pejabat untuk mengisi jabatan lowong. Pada posisi tertentu, kadang harus dikonsultasikan ke pusat. Ini yang terkadang membuat kita jadi lambat dan tidak bisa kreatif. Ini baru salah satu contoh kecil,” ujar Jaang di hadapan para Walikota se-Kalimantan.
Selain itu lanjut dia, ada pula aturan yang terkesan membut pejabat menjadi takut untuk menempati posisi tertentu. Misalkan terkait jalan berlubang di mana pejabat yang dianggap lalai bisa dipenjara. Apalagi kalau sampai ada korban jiwa.
“Bahkan sempat ada juga pejabat kami yang mengundurkan diri hanya karena sempat dipermasalahkan soal ini. Makanya, persoalan-persoalan ini yang musti kita diskusikan bersama agar nantinya bisa melahirkan rekomendasi yang mungkin bisa diteruskan ke pusat,” ungkapnya.
Sementara Ketua Umum Apeksi, Airin Rachmi Diany yang juga berkesempatan hadir saat itu menyebut pemerintah pusat belum sepenuh hati melimpahkan kewenangan ke daerah sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah (Otda). Bahkan ia justru menyebutnya kian parah dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau dulu ibaratnya hanya pinggang kita yang dipegang, sekarang justru ke leher,” ungkap wanita yang telah dua periode menjabat Walikota Tangerang Selatan itu.
Airin mencontohkan masalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diharuskan berdiri sendiri sebagai Badan. Sementara ULP di hampir seluruh daerah saat ini masih melekat dan menjadi bagian dari Sekretariat Daerah. Padahal keberadaan lembaga ini sangat penting untuk dituntaskan demi menunjang proses lelang dan daya serap anggaran.
“Saya kira teman-teman di setiap daerah pasti merasakan langsung permasalahan ini. Di pusat mungkin tidak banyak tahu. Karena kita yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Semoga permasalahan ini juga menjadi bahan diskusi untuk selanjutnya bisa menjadi rekomendasi bagi kementerian terkait,” pungkas wanita kelahiran 40 tahun silam yang baru genap tiga bulan dipercaya memimpin Apeksi itu. (her/mediakaltim.co)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *