Pansus Kecewa, Realisasi Pembangunan Fisik 2018 Mengecewakan

CEK LAPANGAN. Sejumlah anggota DPRD Samarinda yang tergabung dalam Pansus LKPj Walikota Samarinda saat melakukan sidak lapangan di salah satu lokasi proyek pembangunan yang bersumber dari APBD 2018.

SAMARINDA. MEDIAKALTIM.CO – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Samarinda tidak mau begitu saja percaya dengan laporan di atas kerja yang disampaikan Walikota Samarinda, Syaharie Jaang. Terutama menyangkut realisasi pembangunan fisik sepanjang tahun 2018. Karena itu, para wakil rakyat di DPRD Kota Saamrinda ini melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan. Khususnya di sejumlah lokasi proyek fisik yang disinyalir bermasalah. Sidak merupakan tindak lanjut dari rapat internal untuk mengevaluasi kinerja empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda. Di antaranya Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). “Berdasarkan kinerja empat OPD itu, muncullah Dinas PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Red) yang bertanggung jawab atas pekerjaan fisik dari 4 OPD itu. Dari situ evaluasi semakin berkembang,” ujar Ketua Pansus LKPj Wali Kota Samarinda 2018, Abdul Kadir.
Salah satunya pada proyek rehabilitasi SDN 005 di Jalan Harun Nafsi, Loa Janan Ilir. Sekolah yang mulai direnovasi keseluruhan pada 2015 silam ini, diketahui hingga kini telah menelan anggaran sebesar Rp 6 miliar dari total Rp 8,5 miliar lebih yang diajukan. Sekolah yang dibangun 2 lantai ini sekilas nampak normal saja dari depan. Tetapi ketika mamasuki bagian dalam, banyak hal tak lazim pada bangunan tersebut. Pada lantai 2, tak hanya dibangun tanpa dinding. Area pembatas dinding sebagian besar diganti dengan bahan seng. Tak tampak pula jendela, karena semua tertutup bahan seng dimaksud. Karena tak ada ventilasi udara, sehingga tak heran saat berada di lantai 2 kondisinya sangat panas. Kemudian yang menyolok, ada pintu yang berada di tengah akses tangga menuju lantai 2. Jadi jika ingin melewati pintu itu, harus menunduk karena posisi tangga yang memotong di bagian atas pintu. “Kesalahan yang sangat fatal dan harusnya tak perlu. Tapi tetap dilaksanakan. Ini menandakan, minimnya profesionalisme dalam pengerjaan. Antara perencanaan dan pelaksanaan tidak terkawal dengan baik. Sudah pasti pengawasannya juga minim,” keluh Abdul Kadir.
Menyikapi hal ini, DPRD Samarinda secepatnya memanggil Dinas PUPR untuk mendapatkan kejelasan terkait kondisi aneh pada bangunan fisik yang dibiayai pemerintah itu. “Itu masih bicara proyek SDN 005. Belum lagi bicara soal Pasar Baqa, Jembatan Bungkuk Palaran, dan masih banyak proyek lainnya yang dalam waktu dekat akan kami sidak kondisi terkininya. Yang pasti, dalam waktu dekat Dinas PUPR Samarinda akan kami panggil,” tambahnya.
Ia juga berharap Dinas PUPR dapat merespons kondisi ini dengan cepat. Berikut sekaligus meyiapkan data berupa paparan atau bentuk presentase terkait proyek yang mereka kerjakan dan dianggap bermasalah. “Anggaran yang digunakan tak sedikit. Melihat hasilnya, rasanya sangat tak sepadan. Wajar kalau DPRD meminta paparan rinci dari PUPR terkait proyek ini. Karena dengan anggaran yang sedemikian besar, harusnya membuahkan hasil yang lebih maksimal dari yang ada sekarang,” tuturnya. (*/mk)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *