Meski Mengkritik, DPRD Tetap Apresiasi Kinerja Pemkot Samarinda

PARIPURNA. Walikota Samarinda, Syaharie Jaang (kiri) saat bersalaman dengan Ketua DPRD Samarinda, Alphad Syarif (dua kanan) didampingi dua Wakil Ketua DPRD yakni Achmad Sukamto dan Helmi Abdullah.

SAMARINDA. MEDIAKALTIM.CO – Panitia Khusus (Pansus) dari DPRD Samarinda akhirnya secara resmi menyampaikan sejumlah rekomendasi penting atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Samarinda Tahun Anggaran (TA) 2018. Rekomendasi yang dibacakan Ketua Pansus, Abdul Kadir itu disampaikan dalam agenda paripurna di DPRD Kota Samarinda, Senin (29/4/2019) siang.

Secara umum, DPRD mengapresiasi kinerja Pemkot Samarinda atas penyelenggaraan pembangunan daerah sepanjang tahun 2018 lalu. Terutama dalam rangka mengejar target besar membawa Samarinda menuju kota metropolitan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

“Berdasarkan uraian LKPj, diharapkan mampu menjadi patokan kesejahteraan daerah sebagai jawaban atas visi misi pembangunan Kota Samarinda. Termasuk yang utama menyangkut daya serap anggaran. Pemkot sudah maksimal dalam proses pembangunan dan pengembangan daerah. Tetapi memang masih banyak sisi yang perlu dievaluasi demi perbaikan,” kata Abdul Kadir.

Ada banyak hal yang menurut Pansus masih memerlukan perhatian serius. Di antaranya pengendalian banjir, parkir liar, belum maksimalnya layanan kesehatan, minimnya fasilitas publik, kurang maksimalnya penggalian potensin pendapatan daerah, hingga masalah krisis lingkungan. Sementara partisipasi masyarakat juga dinilai masih sangat minim. Padahal, partisipasi ini menjadi indikator penting menuju sistem pemerintahan yang baik (good governance).

Pansus juga menyorot masalah pendapatan daerah. Meski perekonomian Samarinda bergeliat, namun tak berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemasukan kas daerah dari 11 jenis pajak menargetkan PAD sebesar Rp 332 miliar untuk tahun 2019. Jumlah tersebut menurun dibanding tahun 2018 yang menarget Rp 370 miliar. Padahal target Dispenda sebelumnya senilai Rp 400 miliar. Melesetnya prediksi perhitungan itu tak lepas dari kondisi dan situasi ekonomi Samarinda secara menyeluruh.

Kata Abdul Kadir, meski raupan PAD realisasinya 112 persen, capaian tersebut bukan hal yang membanggakan bila bandingkan tahun sebelumnya yang jumlahnya mencapai hampir dua kali lipat. “Ini menunjukkan kinerja Pemkot dalam rangkuman PAD menurun,” ujarnya.

Pemkot kata dia, seharusnya punya rencana matang untuk memaksimalkan PAD.  Termasuk menciptakan usaha kreatif atau terobosan baru yang bisa menambah pundi-pundi PAD. “Penekanannya adalah memaksimalkan peran OPD untuk peningkatan PAD ke depan. Termasuk pengawasan dan penyikapan terhadap OPD yang menolak untuk diarahkan,” ungkapnya.

Sementara Walikota Samarinda, Syaharie Jaang menanggapi positif setiap masukan yang disampaikan para anggota DPRD Samarinda tersebut. Masukan tersebut memang berdasarkan hasil tinjauan lapangan. Bagi Wali Kota, semua masukan dan saran memang sangat berarti untuk kemajuan pembangunan di kota ini. “Ini kan LKPj tahun 2018. Perlu diingat, tahun 2018 itu kita ada keterbatasan anggaran. Jadi ya, wajar aja sebenarnya. Tapi di tahun 2019, kita yakin akan mengalami peningkatan. Apalagi kita sudah terdukung dengan keberadaan Bandara APT Pranoto,” ucap Walikota Samarinda dua periode ini. (*/red/mk)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *