DPRD Samarinda Studi Tiru Pengelolaan Usaha Mikro di Bogor

STUDI TIRU: Sejumlah anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda saat berdiskusi dengan Disperindagkop Kota Bogor dan OPD terkait lainnya.

SAMARINDA.MEDIAKALTIM.CO – Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang melekat, Komisi II DPRD Kota Samarinda Kamis (25/4/2019) hingga Jumat (26/4/2019) melakukan studi tiru terkait pengelolaan usaha kecil di Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar). Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Hadi Hartono itu menyasar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Bogor. Pilihan ke Kota Bogor bukannya tanpa alasan. Kota Hujan itu terkenal telah berhasil mengelola industri kecil dan menengah hingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Bahkan hingga ikut pula berkontribusi dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dari pengelolaan industri dan usaha kecil, bahkan mampu membawa efek di sektor lain. Termasuk sektor pariwisata. Dalam setahun saja, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bogor itu mencapai 8 juta lebih. Sementara kita di Samarinda palingan hanya sekitar 2 juta pengunjang,” ujar Hadi saat dikonfirmasi mediakaltim.co, Sabtu (27/4/2019) sore.
Karena itu lanjut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, Samarinda memang pantas untuk belajar dan meniru konsep yang diterapkan di Bogor. Mulai dari pembinaan, pengelolaan, hingga sistem pemasaran.
“Ada yang dipasarkan secara online, ada juga yang langsung dipajang.Tapi bekerja sama dengan sejumlah pusat perbelanjaan. Sehingga produk industri benar-benar dipasarkan secara baik. Di sini pemerintah ikut memfasilitasi dengan melibatkan lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah, Red),” ungkapnya.

SHARING: Para wakil rakyat di Komisi II DPRD Kota Samarinda saat berada di Disperindagkop Kota Bogor.

Menurut Hadi, Samarinda sebenarnya punya potensi besar jika nanti dikelola secara baik. Apalagi bila semua OPD terkait saling bersinergi, sebagaimana di Kota Bogor.
“Dari hasil yang kami pelajari ini, selanjutnya nanti akan kami komunikasikan dengan sejumlah OPD terkait untuk bisa dilaksanakan. Karena bagaimanapun juga tetap yang melaksanakan itu di eksekutif,” pungkas Hadi. (red/mk)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *