Dianggap Lalai, 809 Perusahaan Tambang di Kaltim Dicabut

TERTIBKAN TAMBANG. Gubernur Awang Faroek Ishak didampingi Sekretaris Provinsi Rusmadi saat memimpin rapat soal rekomendasi pencabutan izin 809 perusahaan tambang di Kaltim.
TERTIBKAN TAMBANG. Gubernur Awang Faroek Ishak didampingi Sekretaris Provinsi Rusmadi saat memimpin rapat soal rekomendasi pencabutan izin 809 perusahaan tambang di Kaltim.

SAMARINDA. MEDIAKALTIM.CO – Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak akhirnya mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah perusahaan tambang batu bara di Kaltim. Bahkan tak tanggung-tanggung, Awang berencana menutup 809 perusahan tambang yang beroperasi di Benua Etam.
Sebelumnya, Awang telah membentuk tim khusus yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kaltim. Setelah bekerja secara maraton, tim yang dipimpin Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Rusmadi itu akhirnya menemukan titik terang. Dari total 1.404 IUP yang beroperasi di daerah ini, 809 di antaranya direkomendasikan untuk dicabut karena dianggap lalai serta melanggar Undang-Undang (UU) Mineral dan Batu Bara (Minerba). Karena itu, berdasarkan hasil pleno yang membahas soal hasil laporan tim di Kantor Gubernur Kaltim Selasa (6/6/2017) siang, rapat yang juga dihadiri hampir seluruh kepala daerah se-Kaltim itu akhirnya merekomendasikan untuk segera menutup 809 perusahaan tambang batu bara dimaksud.
Kurang lebih ada 14 kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi sejumlah perusahaan tambang batu bara dimaksud. Di antaranya soal pelanggaran lingkungan, pembiarn lubang menganga pasca menambang, hingga adanya korban jiwa yang diakibatkan kelalaian pihak perusahaan.
“Ini sebagai bagian dari bentuk keseriusan kami dalam mengawasi kegiatan pertambangan di Kaltim. Bahkan saya minta Satpol PP, kalau ada mobil boks yang mengangkut batu bara, langsung saja ditangkap,” pesan Gubernur.
Ia menegaskan, semua IUP yang sebelumnya berada di bawah pengawasan kabupaten dan kota kini telah resmi diserahkan ke provinsi. Dengan demikian, penutupan tersebut menjadi kewenangan penuh pihak provinsi.
“Tapi domain kami hanya pada IUP. Sedangkan PKP2B menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat,” timpalnya.
Dari 809 IUP yang hendak ditutup ini, 491 di antaranya dalam tahap eksplorasi, 154 dalam tahap operasi produksi, serta 164 di antaranya berstatus Kuasa Pertambangan (KP).
Sementara Sekprov Kaltim yang juga Ketua Tim, Rusmadi menegaskan jika 809 ini sudah pasti direkomenjadikan untuk ditutup. Dengan demikian, kini tersisa hanya 595 perusahaan tambang. Selanjutnya akan terus dievaluasi. Hanya saja kata dia, untuk pencabutan itu harus melalui Surat Keputusan (SK) resmi yang sebelumnya juga harus melalui kajian hukum yang mendalam.
“Jadi meski kita siap menerbitkan SK pencabutan, tapi tetap harus melalui kajian hukum. Jadi untuk 809 ini masih berupa rekomendasi untuk ditutup,” tegas Rusmadi di hadapan sejumlah wartawan. (her/mediakaltim.co)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *