Bapenda Harus Pro Aktif Tagih Tunggakan PBB

Hadi Hartono

SAMARINDA. MEDIAKALTIM.CO – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Hadi Hartono meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda untuk lebih pro aktif dalam upaya menggali sejumlah potensi daerah yang bisa mendatangkan pundi-pundi dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menurutnya harus bisa menjadi sektor unggulan, mengingat perkembangan kota dan penambahan bangunan megah yang begitu pesat dalam kota ini. Apalagi, di tahun 2018 lalu, meski sektor lain banyak yang melampaui target, namun PBB justru tidak. Bahkan masih sangat jauh dari harapan. Karena dari total keseluruhan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB 2018 yang diterbitkan dan dibagikan kepada para wajib pajak, yang kembali atau membayarkan pajak justru tak sampai separuhnya. Artinya, yang belum kembali atau belum terbayar ini harus menjadi piutang Pemkot Samarinda untuk ditagihkan agar bisa dibayarkan nanti.

“Saya kira Bapenda harus bisa lebih gesit dan pro aktif untuk menagih. Terutama untuk kembali membangun komunikasi yang baik dengan para wajib pajak. Khususnya wajib pajak yang besar-besar. Semuanya harus bisa ditagihkan,” ujar Hadi, Selasa (19/3/2019) siang.

Jika semua itu nantinya bisa ditagihkan, tentunya sangat lumayan. Karena jumlahnya tidak sedikit, sehingga bisa menjadi kekuatan dalam mendukung APBD demi menunjang kelancaran pembangunan di daerah ini.

“Biasanya memang PBB itu dibayar saat akhir-akhur tahun jelang jatuh tempo pembayaran. Tapi di 2018 lalu kan banyak yang nunggak. Makanya di 2019 ini perlu dikomunikasikan secara baik agar warga selaku wajib pajak juga bisa punya kesadaran. Sebagai mitra kerja Pemkot, kami sangat mendukung. Nanti kami akan terus bangun komunikasi dengan Bapenda,” ungkap Hadi yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Sementara Kepala Bapenda Kota Samarinda, Hermanus Barus menyebut meski PBB tak mencapai target, namun untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), serta pajak restoran justru jauh melampaui target. Untuk PBB, ia terus meminta kesadaran para wajib pajak. Saat ini sudah bisa dibayarkan tanpa harus menunggu jatuh tempo. Di sisi lain, pihaknya juga tengah mempersiapkan sejumlah terobosan atas kerja sama dengan sejumlah instansi terkait. Intinya, semua warga yang hendak berurusan terkait layanan publik, terlebih dahulu harus melunasi tunggakan PBB. Dengan begini, diharapkan agar warga bisa menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak.

“Sebab kadang kesadaran warga ini baru bisa terbangun dengan cara yang sedikit memaksa. Sedang kami persiapkan draftnya. Nanti menunggu persetujuan Pak Walikota (Syaharie Jaang, Red),” beber Barus. (red/mk)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *